Friday, November 21, 2014

Kembalikan SPM itu!

Akhir tahun ini pola kerja kami mulai terasa berbeda. Kabinet baru yang menghendaki penekanan pengeluaran negara membuat kedatangan instruksi ini dan itu yang intinya penekanan biaya makin kerap. Secara pribadi aku pun setuju dengan penekanan biaya, meskipun penjabaran yang sepotong-sepotong membuat sebagian kalangan ragu untuk mengambil tindakan.

Sebagai orang yang diberi wewenang approval Surat Perintah Membayar untuk 2 kabupaten ini, aku mulai lebih sering me-reject perintah-perintah tersebut. "Jangan pikirkan lagi penyerapan anggaran", kata Bapak-bapak kami di Rapat Pimpinan yang baru lalu. Ok, kita akan lebih selektif, lebih letterlijk dalam memverifikasi Surat Perintah Membayar. Alhasil, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) yang keluar dari tanganku akan semakin sedikit.

Aku pun meminta teman-teman Validator dan Reviewer-ku untuk bekerja lebih selektif dan cermat. Kalau bisa, tak ada satu pun surat yang naik ke mejaku yang harus ku-reject lagi. Ini adalah pembelajaran untuk para mitra kerja kita. Mungkin sebelum kehadiranku mereka lebih manja dan/atau dimanja. Bukankah sudah 11 tahun kita mengajari mereka? Jadi pilihan bagi mereka hanya 2 : belajar dan berubah, atau diganti dengan orang lain yang lebih kompeten!

Haruskah kita mengutamakan tuntutan Indeks Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun sebelumnya, atau instruksi (Presiden) yang baru? Mudah-mudahan Presiden dan kabinet baru kita benar-benar mengetahui konsekuensi keputusan yang diambil, dan mudah-mudahan juga kompensasinya. Semoga bangsa ini lekas dapat menjadi bangsa yang lebih sehat dan bermartabat. Ya, mudah-mudahan, dan aku tak harus lagi berkata : "Kembalikan SPM itu!".




No comments: