“Do you Malaysians hate us?” “We? Hate you?” “Of course we don’t…”.
Kata-kata dari kenalan saya di Penang, satu dari sembilan kesultanan
Malaysia, itu makin meneguhkan visi dan harapan saya tentang hubungan
baik antara Republik Indonesia dan Diraja Malaysia di masa depan.
Kenalan saya itu adalah seorang sarjana teknik kimia di negerinya, yang
menurut saya cukup representatif untuk mencerna pertanyaan-pertanyaan
saya dan memiliki kapabilitas untuk memandang masalah-masalah yang lebih
luas. Dari jawaban yang diberikannya dapat disimpulkan bahwa tidak
sepenuhnya benar bahwa orang Malaysia membenci Indonesia, dan saya yakin
demikian pula sebaliknya. Dikotomi hubungan antara masyarakat dari 2
negara memang kerap terjadi dewasa ini, ranah sosiokultural kadang
berada pada kutub yang berbeda dengan ranah politik. Hal itu tidak
hanyak terjadi antara dua negara yang saling berbatasan, namun juga
terjadi antara dua negara yang berjauhan. Yang paling mudah dilihat
adalah hubungan antara kita dengan negara-negara tetangga terdekat yaitu
Australia, Singapura, dan Malaysia.
DIKOTOMI HUBUNGAN ANTARNEGARA
Ketika Timor Timur (sekarang Republik Timor Leste) berjuang keras untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sekitar tahun 1998 hingga merdeka tahun 2002, hubungan diplomatik RI – Australia memanas. Australia mendukung mati-matian upaya disintegrasi masyarakat Timor Timur, sementara di pihak lain Republik Indonesia berusaha mati-matian mempertahankan keutuhan Negara. Hal ini menimbulkan efek yang kurang menguntungkan di ranah sosiokultural, sebagian rakyat Indonesia yang berada di Australia menerima perlakuan yang tidak sewajarnya dari rakyat negeri kanguru itu. Begitu pula rakyat Australia yang berada di tanah air, sebagian mendapat perlakuan yang kurang bijak dari warga Indonesia, sweeping warga Australia terjadi di beberapa tempat, cukup mengerikan! Namun tampaknya hubungan sosiokultural itu lebih mudah dan lebih cepat kembali normal dibandingkan dengan perbaikan hubungan politik-diplomatik.
Jika kita menengok sedikit lebih jauh ke belakang, kita akan melihat keruntuhan Tembok Berlin pada 9 November 1989 telah membuka sekat hubungan politik dan sosiokultural bangsa Jerman selama 28 tahun. Bangsa yang pernah menyatakan diri sebagai bangsa terunggul dengan sesanti “Deutschland uber alles” –German above all (nations) itu terkurung dalam 2 wadah berseberangan berupa Republik Demokrasi Jerman (Jerman Timur, didukung Uni Soviet) dan Republik Federasi Jerman (Jerman Barat, didukung AS, Inggris, dan Perancis). Lagi-lagi hubungan sosiokultural merupakan korban dalam wujud hubungan seperti itu. Keluarga dipisahkan oleh tembok beton yang tinggi lagi kokoh, orang tua - suami - isteri - anak tercerai berai, tentara selalu siaga dan tega menembak di tempat siapa pun yang nekad melintasi tembok. Sebuah suasana yang membuat miris, dan mengerikan!
DI LUMBUNG PADI SENDIRI MATI, DI LUMBUNG ORANG PUN SENGSARA
Saya selalu berpikir ulang setiap kali melihat atau mendengar perubahan negatif dari situasi hubungan antara Republik Indonesia dan Diraja Malaysia dari masa ke masa. Saya merasa bahwa semua hal itu tidak perlu terjadi. Tentu masih lekat dalam ingatan kita wacana perebutan dua pulau indah Sipadan dan Ligitan di perbatasan RI – DM pada sekitar tahun 2000. Kedua Negara ngotot mengajukan klaim kepemilikan atas dua pulau tersebut hingga ke ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Mahkamah Internasional di Den Haag. Betapapun teguhnya kita bertahan pada klaim tersebut, namun masyarakat internasional (apapun alasannya) menilai bahwa Malaysia lebih berhak untuk memiliki kedua pulau tersebut. Kita pun akhirnya harus merelakannya berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 yang memutuskan pulau tersebut menjadi bagian negara Malaysia. Salah satu dasar penilaian masyarakat internasional itu terletak pada kepedulian kedua bangsa ini, yang menurut catatan mereka ternyata Malaysia jauh lebih peduli. Malaysia telah sekian lama menjadikan pulau-pulau tersebut tourism resort yang worthvisiting, ketika kita lebih fokus ke Pulau Bali yang memang sudah puluhan tahun tersohor, serta pulau-pulau lain di wilayah Barat Indonesia.
Pemerataan, kebersamaan, itulah kata-kata hebat yang sering kita sisihkan. Ketika saya ajukan pertanyaan kepada kenalan saya tersebut mengenai penglihatannya terhadap Indonesia, ia menjawab “I heard that the gap between the rich and the poor is so wide in Indonesia…”. Jawabannya membuat saya sempat berpikir lama tentang banyak hal yang selama ini saya temui dan harus saya akui kebenarannya. Ya, ketimpangan itu pula yang harus membawa sebagian bangsa kita mengais rejeki di negeri jiran itu. Kalau dipikir-pikir, hal yang cukup irrasional bahwa banyak dari bagian bangsa ini sekarat, kelaparan di lumbung padi sendiri sehingga harus menyeberang ke lumbung padi tetangga demi mempertahankan hidup. Pertumbuhan tanpa pemerataan tidak lebih daripada berlatih binaraga hanya sekadar untuk membesarkan otot bisep tangan kanan saja. Pasti lebih cepat berhasil, tapi jangan tanyakan kualitas tubuh kita seluruhnya. Kita pun dapat membayangkan penilaian orang lain jika memandang keadaan kita itu! Lucu, ngawur, sa’ karepe dhewe’, dan tak mustahil orang lain pun bisa menjadikan kita bahan olok-olokan, cemoohan. Saya melihat fakta seperti itulah yang menimpa warga Negara kita tercinta yang mencari nafkah di negeri orang. Mereka adalah para pejuang yang berada pada strata sosial bawah bangsa kita, yang semestinya kita lindungi, kita penuhi hak-haknya, dan kita junjung martabatnya. Namun malang, niat melanjutkan kelangsungan hidup terbentur kenyataan yang sudah terlanjur tidak berpihak kepada mereka.
RI – DM DI MATA SAYA
Secara pribadi saya memandang bangsa Malaysia sebagai adik yang memerlukan bimbingan kita. Sekali-kali cobalah amati saluran-saluran televisi atau radio negeri-negeri tetangga. Sekali-kali di waktu luang saya memantau RTM (Radio Television Malaysia); TV1, TV2, atau (Duniamu) TV3. Atau jika beruntung, juga bisa memantau TVTL (Televisaun de Timor Leste), TV Brunei, Thailand, Singapura, Australia, atau yang lain. Masa kerja saya selama 7 tahun di dekat wilayah perbatasan RI – Malaysia membuat saya memiliki akses untuk memantau saluran-saluran radio atau televisi negara-negara tetangga terutama Malaysia, Brunei, dan Australia. Setiap menyaksikan siaran TV Malaysia (terutama TV1 dan TV2) dan Brunei, saya serasa bernostalgia ke masa lalu ketika kita hanya memiliki televisi saluran tunggal TVRI di negeri ini. Hampir semua programnya masih sederhana seperti siaran TVRI kita. Sedangkan dari TV3 tampaknya kita dapat menyaksikan wajah Malaysia sesungguhnya yang telah terbentuk hingga saat ini. Di sana sering kali dapat kita saksikan entertainer-entertainer Indonesia unjuk kebolehan atau menerima penghargaan ini dan itu di panggung meriah negeri tetangga.
Di sisi lain, siaran radio lebih merepresentasikan kedekatan kita dengan bangsa satu rumpun itu. Saluran radio yang sering saya nikmati bermarkas di negeri Sabah (Malaysia Timur). Baik radio FM favorit saya maupun radio-radio lainnya di Malaysia memberikan apresiasi yang luar biasa besar terhadap karya musik anak negeri, Indonesia. Katon Bagaskara, Ruth Sahanaya, Kris Dayanti, Sheila on 7 dan banyak lagi musisi Indonesia lainnya, tidak asing di telinga audiens radio-radio Malaysia di tahun 1998-an. Bahkan menurut pengamatan saya, frekuensi kemunculan musisi kita lebih sering jika dibandingkan dengan frekuensi kemunculan musisi-musisi lokal Malaysia. Simpulan saya tentang hal ini, pada tataran seni bangsa Malaysia pun merasa sebagai satu keluarga dengan bangsa Indonesia.
Jika kita lebih sering berinteraksi dengan mereka atau setidaknya dengan cara mereka, seolah-olah tidak ada perbedaan besar antara kita dan mereka. Di wilayah perbatasan dan sekitarnya, penduduk terbiasa menggunakan dua mata uang dari kedua negara di pasar tradisional. Barang-barang kebutuhan harian dari negeri jiran lebih mudah didapatkan daripada hasil produksi dalam negeri, masih lengkap dengan label harga asli dalam mata uang RM -Ringgit Malaysia. Sejak jaman dulu kita sudah melakukan hal ini dan begitupun yang terjadi di sana hingga hari ini. Tidak ada yang aneh, semua menambah warna dan pengetahuan dalam hubungan sosial budaya antara dua negara satu rumpun.
Jika kita amati apalagi berinteraksi dengan mereka, tak tampak lagi mana yang warga Malaysia dan mana warga Indonesia. Mereka memiliki warna kulit sama dengan warna kulit kita. Mereka berpakaian seperti pakaian yang melekat di badan kita. Mereka pun berlaku santun seperti karakter dasar masyarakat kita. Dari sisi kepercayaan, mereka adalah warga Negara Islam, agama yang dipeluk oleh mayoritas warga negara kita menjadi dasar negara mereka. Tidak ada yang berbeda, begitupun dengan pluralisme yang juga mewarnai kehidupan kedua negara. Kita memiliki banyak kesamaan, kita memang berasal dari rumpun yang sama. Betapa indah jika kita hidup rukun sebagai tetangga, bahkan sebagai keluarga yang sekadar dibatasi oleh entitas yang disebut sebagai negara.
HARUS INTROSPEKSI
Ketika akhir tahun 2001 saya ditugaskan mengabdi di Pulau Nunukan (ibukota kabupaten Nunukan yang juga menaungi Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia), beberapa pertanyaan saya tentang masalah-masalah hubungan industrial kedua Negara terjawab di sana. Pertama adalah masalah perlakuan yang kurang layak terhadap tenaga-tenaga kerja kita di Malaysia yang masuk melalui Negeri Sabah, Malaysia Timur. Saya melihat fenomena yang saya sebut “memakan bangsa sendiri”. Betapa tidak, ketika tanpa sengaja saya mendapati ratusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nunukan baru ternyata dipegang oleh ratusan pencari kerja yang berasal dari suatu daerah di Sulawesi. Dengan memegang KTP yang dikoordinasikan oleh pihak tertentu tersebut (yang sudah pasti bangsa sendiri), mereka akan masuk ke Malaysia sebagai warga Nunukan sehingga tidak diwajibkan untuk memegang passport. Cukup dengan pass lintas batas mereka dapat masuk sebagai wisatawan atau pedagang, namun tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja. Lebih parah lagi, tampaknya penyelundupan atau pengiriman gelap tenaga kerja pun tampaknya terjadi di sana! Semua itu tentu menjadi terlihat mencolok ketika terlalu banyak orang yang terlibat. Kenyataan itu membuat Polis Diraja Malaysia pun makin memperketat pengawasan.
Di pelabuhan laut Tawau (pelabuhan laut yang menjadi pintu gerbang masuk Negeri Sabah) beberapa kawan pernah menyaksikan betapa bangsa kita diperlakukan kurang manusiawi. Turun dari kapal yang membawa mereka dari Pelabuhan Sebatik atau Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan, puluhan warga Negara kita diharuskan berbaris jongkok dengan melepas pakaian mereka, tak beda dengan buronan polisi yang baru tertangkap di tanah air kita. Mereka akan ditanyai tentang surat-surat perjalanan dan sebagainya. Yang kurang beruntung akan masuk kurungan, dan kelihatannya banyak yang harus mengalami kenyataan pahit itu. Begitu pula di dalam kota, gerak-gerik mereka diawasi. Kawan-kawan yang berada di sana harus tetap dalam rombongan, atau petugas reserse setempat akan mencegat dan menginterogasi. Intinya, warga kita kurang nyaman jika berada di sana.
Kenyataan pahit kedua yang harus dilalui banyak warga Negara kita yang mencari penghidupan di sana adalah ketidakadilan. Sudah menjadi praktik bertahun-tahun bahwa bagi pekerja perkebunan (kebanyakan kelapa sawit) atau pekerja konstruksi (tukang) tidak menerima upah yang layak untuk beberapa bulan pertama. Menurut informasi, penghasilan mereka pada bulan-bulan pertama menjadi hak pihak yang memasukkan mereka ke sana (penyalur tenaga kerja illegal). Perjanjian itu dibuat sepihak antara pengusaha dengan pihak penyalur TKI dimaksud. Pekerja yang tidak kuat atas perlakuan itu akan lari pulang ke tanah air dengan bekal seadanya. Jika pihak-pihak yang memasukkan dan mempekerjakan mereka tidak menerima pengunduran diri itu dengan lapang dada, pengejaran pun akan terjadi, mereka pun berubah status menjadi buronan. Tidak aneh jika di kota-kota perbatasan itu banyak kita temui orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Sungguh kejam orang-orang yang menjerumuskan bangsa sendiri...
Kenyataan serupa ternyata juga terjadi di Semenanjung Malaysia (Malaysia Barat). Kita tidak asing dengan berita-berita gaji di bawah standar atau penyiksaan pembantu rumah tangga yang terjadi di sana. Banyak keputusan pengadilan yang merugikan pekerja strata bawah kita. Pelecehan seksual dan kehilangan nyawa pun tak ayal lagi sering terjadi. Sudah jatuh, tertimba tangga pula, begitulah fakta yang banyak menimpa warga kita tercinta di negeri orang. Tidak semua bisa kita selamatkan, tidak semua mendapat bantuan sebagaimana mestinya. Saya hanya mampu bertanya-tanya, tidak adakah wakil pemerintah yang ditugaskan khusus untuk masalah-masalah seperti itu? Seberapa besarkah kepedulian kita dan pemerintah kita terhadap hak-hak hidup warga negaranya di negeri orang? Bukankah kita memiliki kedutaan besar dan konsulat-konsulat sebagai wakil pemerintah RI di wilayah-wilayah itu? Kenapa semua ini menjadi tampak begitu rumit?
SATU HAL YANG MEMBAGIAKAN
Ketika saya bertanya mengenai kesan yang ditangkap kenalan saya dari Penang tentang bangsa Indonesia, ia menjawab “you are genius!”. Menurut pengamatannya di kampus, pelajar-pelajar Indonesia di sana adalah pelajar-pelajar yang berada di puncak prestasi, brilian, sangat cerdas. Dibandingkan dengan pelajar-pelajar dari negara lain yang menuntut ilmu di sana, kebanyakan pelajar kita lebih unggul. Hal ini tentu membahagiakan saya. Apapun alasannya, saya kira begitulah seharusnya saat kita menimba ilmu di negeri orang. Namun hal ini tentu jangan sampai menjadikan kita sombong dan berpuas diri. Yang lebih penting daripada prestasi akademis tersebut adalah aplikasinya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Selain itu tentu adalah integritas moral. Orang pintar sudah bejibun di negeri kita, namun kehidupan kita masih tetap tertinggal. Tampaknya kita masih banyak berharap akan lahirnya orang-orang pinter dan bener untuk mengantarkan kita ke gerbang kehidupan yang lebih baik. Semoga dari antara teman-teman sebangsa senegara yang sedang belajar di manapun saat ini akan muncul pemimpin-pemimpin baru seperti yang kita dambakan selama ini. Semoga kita semua pun akan lebih bijak memandang, lebih jernih berpikir dalam setiap pengambilan keputusan, dan lebih ikhlas dalam berjuang. Semoga Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi mengangkat derajat kita...
DIKOTOMI HUBUNGAN ANTARNEGARA
Ketika Timor Timur (sekarang Republik Timor Leste) berjuang keras untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sekitar tahun 1998 hingga merdeka tahun 2002, hubungan diplomatik RI – Australia memanas. Australia mendukung mati-matian upaya disintegrasi masyarakat Timor Timur, sementara di pihak lain Republik Indonesia berusaha mati-matian mempertahankan keutuhan Negara. Hal ini menimbulkan efek yang kurang menguntungkan di ranah sosiokultural, sebagian rakyat Indonesia yang berada di Australia menerima perlakuan yang tidak sewajarnya dari rakyat negeri kanguru itu. Begitu pula rakyat Australia yang berada di tanah air, sebagian mendapat perlakuan yang kurang bijak dari warga Indonesia, sweeping warga Australia terjadi di beberapa tempat, cukup mengerikan! Namun tampaknya hubungan sosiokultural itu lebih mudah dan lebih cepat kembali normal dibandingkan dengan perbaikan hubungan politik-diplomatik.
Jika kita menengok sedikit lebih jauh ke belakang, kita akan melihat keruntuhan Tembok Berlin pada 9 November 1989 telah membuka sekat hubungan politik dan sosiokultural bangsa Jerman selama 28 tahun. Bangsa yang pernah menyatakan diri sebagai bangsa terunggul dengan sesanti “Deutschland uber alles” –German above all (nations) itu terkurung dalam 2 wadah berseberangan berupa Republik Demokrasi Jerman (Jerman Timur, didukung Uni Soviet) dan Republik Federasi Jerman (Jerman Barat, didukung AS, Inggris, dan Perancis). Lagi-lagi hubungan sosiokultural merupakan korban dalam wujud hubungan seperti itu. Keluarga dipisahkan oleh tembok beton yang tinggi lagi kokoh, orang tua - suami - isteri - anak tercerai berai, tentara selalu siaga dan tega menembak di tempat siapa pun yang nekad melintasi tembok. Sebuah suasana yang membuat miris, dan mengerikan!
DI LUMBUNG PADI SENDIRI MATI, DI LUMBUNG ORANG PUN SENGSARA
Saya selalu berpikir ulang setiap kali melihat atau mendengar perubahan negatif dari situasi hubungan antara Republik Indonesia dan Diraja Malaysia dari masa ke masa. Saya merasa bahwa semua hal itu tidak perlu terjadi. Tentu masih lekat dalam ingatan kita wacana perebutan dua pulau indah Sipadan dan Ligitan di perbatasan RI – DM pada sekitar tahun 2000. Kedua Negara ngotot mengajukan klaim kepemilikan atas dua pulau tersebut hingga ke ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Mahkamah Internasional di Den Haag. Betapapun teguhnya kita bertahan pada klaim tersebut, namun masyarakat internasional (apapun alasannya) menilai bahwa Malaysia lebih berhak untuk memiliki kedua pulau tersebut. Kita pun akhirnya harus merelakannya berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 yang memutuskan pulau tersebut menjadi bagian negara Malaysia. Salah satu dasar penilaian masyarakat internasional itu terletak pada kepedulian kedua bangsa ini, yang menurut catatan mereka ternyata Malaysia jauh lebih peduli. Malaysia telah sekian lama menjadikan pulau-pulau tersebut tourism resort yang worthvisiting, ketika kita lebih fokus ke Pulau Bali yang memang sudah puluhan tahun tersohor, serta pulau-pulau lain di wilayah Barat Indonesia.
Pemerataan, kebersamaan, itulah kata-kata hebat yang sering kita sisihkan. Ketika saya ajukan pertanyaan kepada kenalan saya tersebut mengenai penglihatannya terhadap Indonesia, ia menjawab “I heard that the gap between the rich and the poor is so wide in Indonesia…”. Jawabannya membuat saya sempat berpikir lama tentang banyak hal yang selama ini saya temui dan harus saya akui kebenarannya. Ya, ketimpangan itu pula yang harus membawa sebagian bangsa kita mengais rejeki di negeri jiran itu. Kalau dipikir-pikir, hal yang cukup irrasional bahwa banyak dari bagian bangsa ini sekarat, kelaparan di lumbung padi sendiri sehingga harus menyeberang ke lumbung padi tetangga demi mempertahankan hidup. Pertumbuhan tanpa pemerataan tidak lebih daripada berlatih binaraga hanya sekadar untuk membesarkan otot bisep tangan kanan saja. Pasti lebih cepat berhasil, tapi jangan tanyakan kualitas tubuh kita seluruhnya. Kita pun dapat membayangkan penilaian orang lain jika memandang keadaan kita itu! Lucu, ngawur, sa’ karepe dhewe’, dan tak mustahil orang lain pun bisa menjadikan kita bahan olok-olokan, cemoohan. Saya melihat fakta seperti itulah yang menimpa warga Negara kita tercinta yang mencari nafkah di negeri orang. Mereka adalah para pejuang yang berada pada strata sosial bawah bangsa kita, yang semestinya kita lindungi, kita penuhi hak-haknya, dan kita junjung martabatnya. Namun malang, niat melanjutkan kelangsungan hidup terbentur kenyataan yang sudah terlanjur tidak berpihak kepada mereka.
RI – DM DI MATA SAYA
Secara pribadi saya memandang bangsa Malaysia sebagai adik yang memerlukan bimbingan kita. Sekali-kali cobalah amati saluran-saluran televisi atau radio negeri-negeri tetangga. Sekali-kali di waktu luang saya memantau RTM (Radio Television Malaysia); TV1, TV2, atau (Duniamu) TV3. Atau jika beruntung, juga bisa memantau TVTL (Televisaun de Timor Leste), TV Brunei, Thailand, Singapura, Australia, atau yang lain. Masa kerja saya selama 7 tahun di dekat wilayah perbatasan RI – Malaysia membuat saya memiliki akses untuk memantau saluran-saluran radio atau televisi negara-negara tetangga terutama Malaysia, Brunei, dan Australia. Setiap menyaksikan siaran TV Malaysia (terutama TV1 dan TV2) dan Brunei, saya serasa bernostalgia ke masa lalu ketika kita hanya memiliki televisi saluran tunggal TVRI di negeri ini. Hampir semua programnya masih sederhana seperti siaran TVRI kita. Sedangkan dari TV3 tampaknya kita dapat menyaksikan wajah Malaysia sesungguhnya yang telah terbentuk hingga saat ini. Di sana sering kali dapat kita saksikan entertainer-entertainer Indonesia unjuk kebolehan atau menerima penghargaan ini dan itu di panggung meriah negeri tetangga.
Di sisi lain, siaran radio lebih merepresentasikan kedekatan kita dengan bangsa satu rumpun itu. Saluran radio yang sering saya nikmati bermarkas di negeri Sabah (Malaysia Timur). Baik radio FM favorit saya maupun radio-radio lainnya di Malaysia memberikan apresiasi yang luar biasa besar terhadap karya musik anak negeri, Indonesia. Katon Bagaskara, Ruth Sahanaya, Kris Dayanti, Sheila on 7 dan banyak lagi musisi Indonesia lainnya, tidak asing di telinga audiens radio-radio Malaysia di tahun 1998-an. Bahkan menurut pengamatan saya, frekuensi kemunculan musisi kita lebih sering jika dibandingkan dengan frekuensi kemunculan musisi-musisi lokal Malaysia. Simpulan saya tentang hal ini, pada tataran seni bangsa Malaysia pun merasa sebagai satu keluarga dengan bangsa Indonesia.
Jika kita lebih sering berinteraksi dengan mereka atau setidaknya dengan cara mereka, seolah-olah tidak ada perbedaan besar antara kita dan mereka. Di wilayah perbatasan dan sekitarnya, penduduk terbiasa menggunakan dua mata uang dari kedua negara di pasar tradisional. Barang-barang kebutuhan harian dari negeri jiran lebih mudah didapatkan daripada hasil produksi dalam negeri, masih lengkap dengan label harga asli dalam mata uang RM -Ringgit Malaysia. Sejak jaman dulu kita sudah melakukan hal ini dan begitupun yang terjadi di sana hingga hari ini. Tidak ada yang aneh, semua menambah warna dan pengetahuan dalam hubungan sosial budaya antara dua negara satu rumpun.
Jika kita amati apalagi berinteraksi dengan mereka, tak tampak lagi mana yang warga Malaysia dan mana warga Indonesia. Mereka memiliki warna kulit sama dengan warna kulit kita. Mereka berpakaian seperti pakaian yang melekat di badan kita. Mereka pun berlaku santun seperti karakter dasar masyarakat kita. Dari sisi kepercayaan, mereka adalah warga Negara Islam, agama yang dipeluk oleh mayoritas warga negara kita menjadi dasar negara mereka. Tidak ada yang berbeda, begitupun dengan pluralisme yang juga mewarnai kehidupan kedua negara. Kita memiliki banyak kesamaan, kita memang berasal dari rumpun yang sama. Betapa indah jika kita hidup rukun sebagai tetangga, bahkan sebagai keluarga yang sekadar dibatasi oleh entitas yang disebut sebagai negara.
HARUS INTROSPEKSI
Ketika akhir tahun 2001 saya ditugaskan mengabdi di Pulau Nunukan (ibukota kabupaten Nunukan yang juga menaungi Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia), beberapa pertanyaan saya tentang masalah-masalah hubungan industrial kedua Negara terjawab di sana. Pertama adalah masalah perlakuan yang kurang layak terhadap tenaga-tenaga kerja kita di Malaysia yang masuk melalui Negeri Sabah, Malaysia Timur. Saya melihat fenomena yang saya sebut “memakan bangsa sendiri”. Betapa tidak, ketika tanpa sengaja saya mendapati ratusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nunukan baru ternyata dipegang oleh ratusan pencari kerja yang berasal dari suatu daerah di Sulawesi. Dengan memegang KTP yang dikoordinasikan oleh pihak tertentu tersebut (yang sudah pasti bangsa sendiri), mereka akan masuk ke Malaysia sebagai warga Nunukan sehingga tidak diwajibkan untuk memegang passport. Cukup dengan pass lintas batas mereka dapat masuk sebagai wisatawan atau pedagang, namun tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja. Lebih parah lagi, tampaknya penyelundupan atau pengiriman gelap tenaga kerja pun tampaknya terjadi di sana! Semua itu tentu menjadi terlihat mencolok ketika terlalu banyak orang yang terlibat. Kenyataan itu membuat Polis Diraja Malaysia pun makin memperketat pengawasan.
Di pelabuhan laut Tawau (pelabuhan laut yang menjadi pintu gerbang masuk Negeri Sabah) beberapa kawan pernah menyaksikan betapa bangsa kita diperlakukan kurang manusiawi. Turun dari kapal yang membawa mereka dari Pelabuhan Sebatik atau Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan, puluhan warga Negara kita diharuskan berbaris jongkok dengan melepas pakaian mereka, tak beda dengan buronan polisi yang baru tertangkap di tanah air kita. Mereka akan ditanyai tentang surat-surat perjalanan dan sebagainya. Yang kurang beruntung akan masuk kurungan, dan kelihatannya banyak yang harus mengalami kenyataan pahit itu. Begitu pula di dalam kota, gerak-gerik mereka diawasi. Kawan-kawan yang berada di sana harus tetap dalam rombongan, atau petugas reserse setempat akan mencegat dan menginterogasi. Intinya, warga kita kurang nyaman jika berada di sana.
Kenyataan pahit kedua yang harus dilalui banyak warga Negara kita yang mencari penghidupan di sana adalah ketidakadilan. Sudah menjadi praktik bertahun-tahun bahwa bagi pekerja perkebunan (kebanyakan kelapa sawit) atau pekerja konstruksi (tukang) tidak menerima upah yang layak untuk beberapa bulan pertama. Menurut informasi, penghasilan mereka pada bulan-bulan pertama menjadi hak pihak yang memasukkan mereka ke sana (penyalur tenaga kerja illegal). Perjanjian itu dibuat sepihak antara pengusaha dengan pihak penyalur TKI dimaksud. Pekerja yang tidak kuat atas perlakuan itu akan lari pulang ke tanah air dengan bekal seadanya. Jika pihak-pihak yang memasukkan dan mempekerjakan mereka tidak menerima pengunduran diri itu dengan lapang dada, pengejaran pun akan terjadi, mereka pun berubah status menjadi buronan. Tidak aneh jika di kota-kota perbatasan itu banyak kita temui orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Sungguh kejam orang-orang yang menjerumuskan bangsa sendiri...
Kenyataan serupa ternyata juga terjadi di Semenanjung Malaysia (Malaysia Barat). Kita tidak asing dengan berita-berita gaji di bawah standar atau penyiksaan pembantu rumah tangga yang terjadi di sana. Banyak keputusan pengadilan yang merugikan pekerja strata bawah kita. Pelecehan seksual dan kehilangan nyawa pun tak ayal lagi sering terjadi. Sudah jatuh, tertimba tangga pula, begitulah fakta yang banyak menimpa warga kita tercinta di negeri orang. Tidak semua bisa kita selamatkan, tidak semua mendapat bantuan sebagaimana mestinya. Saya hanya mampu bertanya-tanya, tidak adakah wakil pemerintah yang ditugaskan khusus untuk masalah-masalah seperti itu? Seberapa besarkah kepedulian kita dan pemerintah kita terhadap hak-hak hidup warga negaranya di negeri orang? Bukankah kita memiliki kedutaan besar dan konsulat-konsulat sebagai wakil pemerintah RI di wilayah-wilayah itu? Kenapa semua ini menjadi tampak begitu rumit?
SATU HAL YANG MEMBAGIAKAN
Ketika saya bertanya mengenai kesan yang ditangkap kenalan saya dari Penang tentang bangsa Indonesia, ia menjawab “you are genius!”. Menurut pengamatannya di kampus, pelajar-pelajar Indonesia di sana adalah pelajar-pelajar yang berada di puncak prestasi, brilian, sangat cerdas. Dibandingkan dengan pelajar-pelajar dari negara lain yang menuntut ilmu di sana, kebanyakan pelajar kita lebih unggul. Hal ini tentu membahagiakan saya. Apapun alasannya, saya kira begitulah seharusnya saat kita menimba ilmu di negeri orang. Namun hal ini tentu jangan sampai menjadikan kita sombong dan berpuas diri. Yang lebih penting daripada prestasi akademis tersebut adalah aplikasinya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Selain itu tentu adalah integritas moral. Orang pintar sudah bejibun di negeri kita, namun kehidupan kita masih tetap tertinggal. Tampaknya kita masih banyak berharap akan lahirnya orang-orang pinter dan bener untuk mengantarkan kita ke gerbang kehidupan yang lebih baik. Semoga dari antara teman-teman sebangsa senegara yang sedang belajar di manapun saat ini akan muncul pemimpin-pemimpin baru seperti yang kita dambakan selama ini. Semoga kita semua pun akan lebih bijak memandang, lebih jernih berpikir dalam setiap pengambilan keputusan, dan lebih ikhlas dalam berjuang. Semoga Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi mengangkat derajat kita...
“Everyone says victory in battle is good, but it is not. A general who wins every battle is not really skillful. To make your enemy helpless without battle is the secret. To overcome rivals without fighting is the summit of skill.”
“Setiap orang mengatakan bahwa menang dalam pertempuran adalah hebat, namun sesungguhnya tidaklah demikian. Seorang Jenderal yang memenangkan semua pertempuran bukanlah jenderal yang benar-benar terampil. Membuat musuh Anda tak berdaya tanpa pertempuran adalah rahasianya. Mengatasi musuh tanpa pertempuran merupakan puncak keahlian.” [Sun Tzu]
Akibat adanya keterlibatan aktor negara maupun nonnegara dalam proses internasionalisasi isu domestik, serta adanya faktor perkembangan dan pertumbuhan persenjataan dunia yang meningkat, sedikit banyak kondisi tersebut mampu mendorong pengerahan kekuatan persenjataan. Kekuatan militer digunakan oleh aktor eksternal untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah konflik atau bahkan sebagai alat ancaman ( means of threat ) untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang dianggap tidak mendukung upaya penyelesaian konflik. Alhasil, intervensi kemanusiaan yang disertai intervensi kekuatan militer tidak terelakkan. [Stanley Hoffman]
.png)
